DPRD Agendakan Panggil Mantan Bupati-Wabup Belu dan Liem, Kadis Sebut Larangan, Prosedur Akses Data Penduduk

  • Bagikan
Suasana RDP Data SIAK "Bocor" yang digelar Komisi I DPRD Belu, Senin (01/03/2021) Foto: MP-Gerbang Indo

Atambua, GerbangIndo – Sejumlah Anggota DPRD Belu mendesak Komisi I untuk memanggil mantan Bupati-Wakil Bupati Belu, Willybrodus Lay-JT Ose Luan dan salah satu saksi Paket Sahabat, Siprianus Liem.

Desakan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang Komisi I terkait “bocornya” data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) kabupaten Belu, Senin (01/03/2021).

Wakil Ketua Komisi I, Marthen Martins Naibuti meminta pimpinan Komisi I untuk mengagendakan pemanggilan mantan Bupati dan Wakil Bupati Belu, Willybrodus Lay-JT Ose Luan terkait penggunaan data kependudukan kabupaten Belu.

“Kalau dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Kadis itu benar sesuai dengan regulasi, aturan maka mungkin kalau menurut saya kemungkinan yang memberikan data itu kepada para pihak yang kita maksudkan tadi, ada kemungkinan di mantan pemerintah itu, jadi Bupati dan Wakil Bupati, kemungkinan. Maka mungkin komisi bisa memanggil, panggil mantan bupati dan wakil bupati,” usul Naibuti begitu akrab dikenal.

Politisi asal Partai Gerindra ini mengemukan bahwa, jika pemberian data oleh Dinas Dukcapil kepada Bupati tidak menyalahi aturan, maka kemungkinan data kependudukan diberikan kepada tim hukum.

“Kalau Kadis sudah bekerja sesuai dengan aturan dan tidak salah, maka ada kemungkinan setelah bupati minta, karena bupati sendiri adalah calon, maka mungkin data ini diberikan oleh bupati kepada tim dan tim hukum,” kata Naibuti.

Senada, Ketua Komisi III, Johanes Djuang meminta agar diagendakan pemanggilan terhadap Yohanes Liem yang telah menyampaikan informasi (kesaksian) terkait memperoleh data dari Dinas Dukcapil untuk juga memberikan klarifikasi ke DPRD Belu.

“Saya sependapat dengan ibu kadis yang disampaikan, tentu bisa dapat dengar langsung dari yang menyampaikan di MK, dalam hal ini atas nama Siprianus Liem tadi,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Belu, Januaria A. Walde Berek mengemukakan, jika data kependudukan di minta Bupati karena kewenangan dan sesuai regulasi maka tidak salah. Tetapi penggunaanya itu perlu diluruskan.

“Apabila regulasi atau UU yang menyatakan bahwa untuk mendukung seperti hak dalam hal suatu persidangan dan tidak ada aturan yang melarang berarti tidak salah. Tetapi apabila salah maka itu yang kita mau luruskan. Sehingga publik tahu bahwa ternyata diminta seperti kewenangan tidak masalah, kecuali salah menggunakan,” kata Ketua Fraksi Gerindra ini.

Walde yang juga menjabat Ketua DPRD Belu periode 2014-2019 ini menghendaki untuk Komisi I mengagendakan RDP selanjutnya dengan menghadirkan pihak terkait.

“Sehingga jelas. Kita tidak mendengar sepihak tapi mendengar dari kedua belah pihak. Baik yang menginformasikan ke publik maupun Dukcapil sebagai penyelenggara pemerintah,” pungkasnya.

Kepala Dinas Dukcapil, Getrudis Didoek kesempatan itu menyebutkan sejumlah aturan dan regulasi baik undang-undang hingga peraturan menteri terkait akses dan pemanfaatan data kependudukan.

“Kaitan dengan Permendagri nomor 102 tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan pasal 5 mengatur “pengguna sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 dilarang mengakses data kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pengguna,” sebut Kadis.

Prosedur untuk mengakses dan pemanfaatan data kependudukan juga jelas Kadis Getrudis prosesnya panjang dan harus ada persetujuan dari Dirjen kependudukan.

“Prosedurnya cukup panjang, jadi yang mau menggunakan data itu mengajukan surat kepada Bupati melalui Dukcapil, setelah itu Dukcapil mengirim surat kepada Dirjen kependudukan dan ditelaah kalau dianggap sesuai ketentuan maka Dirjen akan menjawab dan menyetujui. Kalau tidak menjawab berarti hak akses data itu tidak disetujui,” ungkap Kadis.

Kalau disetujui Dirjen tambah Kadis, maka ada lagi surat perjanjian kerjasama, setelah itu ada juknis baru akses data itu terlaksana.

“Tetapi itu juga menggunakan jaringan tertutup, hanya antara Dukcapil dengan pengguna dan itu pengawasan tetap dilakukan Dukcapil, apabila tidak sesuai ketentuan maka tidak bisa dilanjutkan,” pungkasnya.

Sementara itu, setelah mendengar penjelasan Kadis dan usul saran Anggota DRPD Belu, Ketua Komisi I Benedictus Manek mengatakan pemanggilan terhadap mantan Bupati dan Wabup Belu termasuk Yohanes Liem akan diagendakan Komisi I.

[A01-Gin]

  • Bagikan