Bupati Belu Polisikan Pengguna Facebook, Pengamat: Tidak Relevan, Tidak Mau Dikritik Tidak Perlu Menjadi Pejabat

  • Bagikan
Pengamat Politik dan Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Jhon Tuba Helan/Foto: NET

Atambua, GerbangIndo – Dalam Negara demokrasi, rakyat berhak mengontrol dan mengkritisi pemerintah daerah. Yang penting berdasarkan data yang akurat supaya isi kritikan tidak bermuatan fitnah.

Pemimpin yang tidak mau dikritik, seharusnya tidak perlu menjadi pejabat.

Hal ini disampaikan Pengamat Politik dan Hukum di NTT, Dr. John Tuba Helan ketika dikonfirmasi media ini terkait laporan Bupati dan Pemda Belu terhadap empat pengguna Facebook ke Polisi karena diduga mencemarkan nama baik Bupati dan Pemda melalui Medsos.

“Pemimpin yang tidak mau dikritik, seharusnya tidak perlu menjadi pejabat. Media adalah instrumen demokrasi yang penting untuk melakukan kontrol,” kata Tuba Helan melalui pesan WhatsAppnya, Minggu [26/09/2021].

Menurut Tuba Helan, jika ada hal (kritik) yang tidak berkenan, bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak harus melalui jalur hukum.

Ditanya laporan Polisi dilakukan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanana daerah, Tuba Helan menegaskan bahwa hal tersebut tidak relevan.

Tuba Helan yang juga Dosen Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ini menegaskan, justru dengan keaktifan rakyat melakukan kontrol dan kritikan, demokrasi hidup di Kabupaten Belu.

“Alasan yang tidak relevan. Stabilitas politik tidak terganggu karena adanya kontrol rakyat. Justru dengan keaktifan rakyat melakukan kontrol dan kritikan, demokrasi hidup di daerah yang bersangkutan (Belu), dan mencegah terjadinya berbagai penyelewengan,”

“Beda kalau orang demo secara besar-besaran turun ke jalan, dapat mengganggu keamanan. Kritik lewat media sangat tepat supaya tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lain,” tutup Dr. Tuba Helan.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin melalui Bagian Hukum melaporkan empat akun facebook ke Polres Belu, Kamis [23/09/2021].

Keempat akun yang dipolisikan Pemda Belu diantaranya berinisial HCM, FP, GB dan DA.

Kabag Hukum Pemda Belu, Yani Lalo kepada gerbangindo.id menegaskan pihaknya melaporkan empat akun facebook tersebut lantaran diduga telah melakukan tindak pidana menyerang nama baik Bupati Belu.

“Iya, Pak Bupati ada perintah saya untuk buat laporan, pengaduan dugaan pidana karena banyak sekali akun-akun yang menyerang bupati, artinya ini dalam rangka juga mungkin pertimbangan beliau sebagai kepala daerah, sebagai bupati ya dalam rangka juga mau menertibkan akun-akun yang menyebarkan informasi yang tidak benar yang berdampak pada nama baik pemerintah,” kata Kabag Hukum melalui sambungan telepon selulernya, Kamis [23/09/2021] malam.

Dengan laporan ini jelas Yani, mungkin beliau (Bupati) berpikir bahwa ini juga salah satu cara agar menyadarkan masyarakat sehingga melek hukum terutama tentang UU ITE bagaima beretika dalam menggunakan media sosial.

“Empat akun yang dilaporkan HCM, FP dan dua akun palsu GB dan DA,” terang Yani.

Menurut Yani, laporan terhadap sejumlah akun facebook itu juga dilakukan untuk menjaga stabilitas politik, keamanan di daerah dan kenyamanan masyarakat.

“Ini juga memberikan keseimbangan atas serangan terhadap pemerintah daerah, tidak bermaksud apa-apa. Hanya mungkin ini pikiran besar beliau sebagai Bupati supaya membuat masyafakat tenang, tidak termakan dengan isu, sehingga masyarakat bisa tenang bekerja dan lain-lain,” pungkasnya.

Terkait isi postingan empat akun yang diduga telah menyerang dan menyebarkan informasi yang tidak benar terhadap Bupati atau Pemda Belu, Yani belum menyebutkannya. Ia meminta untuk media ini langsung mengkonfirmasi ke Kasat Reskrim Polres Belu.

Masih diberitakan sebelumnya, isi postingan atau unggahan diduga menyerang nama baik Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin dan Pemerintah Daerah (Pemda) Belu yang telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Resort (Polres) Belu belum diketahui.

Kapolres Belu, AKBP Yosep Krisbiyanto, S.I.K membenarkan adanya laporan Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin terhadap empat pengguna akun facebook lantaran diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Bupati atau Pemerintah Daerah (Pemda) Belu.

Pihaknya jelas Kapolres, tengah mendalami laporan Bupati Belu melalui Bagian Hukum terhadap empat pengguna akun facebook tersebut.

“Terkait laporan tersebut kami Polres Belu sudah terima. Kami dalami dulu ya,” ungkap Kapolres melalui pesan WhatsAppnya, Jumat [24/09/2021].

Ditanya terkait isi postingan empat akun yang diduga telah menyerang dan menyebarkan informasi yang tidak benar terhadap Bupati atau Pemda Belu, Kapolres belum menyebutkannya.

“Nanti aja ya,” ujar Kapolres.

[MP-GIn]

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan